Pengurusan pendirian PT

Perusahaan PT (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum untuk perusahaan dimana modalnya tercantum di akta pendirian dan modal tersebut di bagi pada saham-saham diantara para pemilik saham, pengaruh setiap pengambilan keputusan dipengaruhi oleh nilali saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Di PT harus ada minimal 2 orang pendiri yang terdiri dari direktur dan komisaris. Jika pemilik saham hanya terdiri dari 2 orang maka pembagian saham tidak boleh sama rata 50%-50%, harus ada salah satu pemilik saham yang memiliki lebih dari 50% saham, misal 51% atau lebih besar dari itu.

Jika pemegang saham lebih dari 2 orang, misal 4 orang, maka akan ada 2 direktur dan 2 komisaris dengan sebutan dewan direksi dan dewan komisaris, kemudian akan di bagi lagi pada masing-masing jabatan yaitu direktur utama dan direktur, serta komisaris utama dan komisari. Jika pemegang saham terdiri dari lebih 2 orang, misal 4 orang maka nilai saham masing-masing bisa rata atau bisa lebih besar dari yang lain, misal direktur utama 25%, direktur 25%, komisaris utama 25%, komisaris 25%. Atau bisa direktur utama 40% direktur 10%, komisaris utama 40%, komisaris 10%. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan kepemilikan sama rata atau harus ada yang lebih besar, itu tergantung dari kesepakatan keempat orang yang menjadi pemilik saham.

Ada beberapa perubahan untuk pendirian PT ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehingga muncul beberapa perubahan baru seperti :

  1. Ada perubahan pada format akta pendirian yang menyesuaikan dengan KBLI
  2. Semua pemegang saham wajin melampirkan KTP dan NPWP, dulu hanya direktur utama saja yang wajib KTP dan NPWP, yang lain cukup KTP saja.
  3. TDP di ganti dengan NIB
  4. Ada surat izin lokasi, surat izin distribusi/ produksi.
  5. Syarat berkas IMB peruntukan kantor dan melampirkan SLF.

Jadi untuk sekarang dengan menyesuaikan dengan pelaturan tersebut, maka kelengkapan berkas pendirian PT meliputi :

  1. Akta pendirian dari notaris dan,
  2. SK dari kemenkumham
  • Foto KTP dan NPWP para pemilik saham
  • Nama PT nimimal harus tiga kata dalam bahasa Indonesia (bisa singkatan)
  • Nama, jabatan dan nilai saham (%) setiap yang terdaftar di akta (direktur / komisaris)
  • Alamat PT
  • Jenis usaha PT beserta KBLI nya.
  1. Surat domisili perusahaan (tidak diberlakukan di beberapa daerah)
  • Copy KTP dan NPWP direktur utama
  • Copy akta dan SK
  • Surat keterangan tetangga di ttd RT dan RW
  • Copy SHM dan surat sewa jika sewa.
  • IMB peruntukan kantor, PBB tahun terakhir
  • Isi formulir (bisa diminta di kelurahan).
  1. NPWP badan
  • Copy KTP dan NPWP direktur
  • Copy akta dan SK
  • Copy surat domisili perusahaan
  • Isi formulir (bisa di dapatkan di Kantor pajak setempat)
  1. NIB (No Induk Berusaha)
  2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  3. Surat izin lokasi
  4. Surat izin distribusi / produksi
  5. BPJS keternaga kerjaan dan kesehatan
  • File pdf KTP dan NPWP direktur
  • File pdf akta dan SK
  • File pdf surat domisili perusahaan
  • File pdf NPWP badan
  • File pdf SHM, IMB peruntukan kantor, SLF (sertifikat laik fungsi), PBB tahun terakhir

Jadi kesimpulannya syarat berkas yang harus disiapkan untuk mengurus keseluruhan adalah :

  1. Copy/ file pdf KTP dan NPWP semua pemilik saham
  2. Copy/ file pdf SHM, IMB peruntukan kantor, SLF, PBB tahun terakhir
  3. Isian :
  • Nama PT nimimal harus tiga kata dalam bahasa Indonesia (bisa singkatan)
  • Nama, jabatan dan nilai saham (%) setiap yang terdaftar di akta (direktur / komisaris)
  • Alamat PT
  • Jenis usaha PT beserta KBLI nya.

Setelah semua proses sudah selesai kita tinggal mengurus pembukaan rekening giro antas nama perusahaan dan jika kita perlu untuk mengurus PKP maka kita tinggal datang ke kantor pajak dimana PT kita terdaftar. Semoga tulisan ini bermanfaat, terima kasih.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *